Sistem Pemerintahan Indonesia : Pengertian dan Ciri Cirinya

Sistem Pemerintahan Indonesia @ilfiwomen.org –  Pengertian sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan pemerintah di dalam sebuah negara untuk mengatur Negaranya. Sistem pemerintahan berisi peraturan peraturan dasar  mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan lain sebagainya. Pada setiap negara memiliki hak di dalam pemilihan sistem pemerintahan untuk dianutnya. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensil sampai saat ini.

Pengertian Sistem Pemerintahan

sistem pemerintahan di indonesia

Sistem pemerintahan asalnya dari dua kata yaitu sistem yang memiliki arti kesatuan praturan sementara pemerintah memiliki arti pihak yang mempunyai hak memberi perintah dan juga memutuskan suatu kebijakan. apabila digabungkan sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang dipakai oleh pihak yang memiliki hak memutuskan kebijakan / memberikan perintah.

Sistem pemerintahan yang dianut untuk mengatur di sebuah negara yang berbeda beda di  dalam setiap negaranya. Untuk memastikan sistem pemerintahan begitu sangat dibutuhkan yang namanya beragam macam perhitungan perhitungan agar sistem yang dianut di kedepannya dapat berjalan secara baik dan juga lancar.

Macam Macam Sistem Pemerintahan

sistem pemerintahan indonesia

  1. Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang penting dan memiliki fungsi di dalam sebuah pemerintahan. Yang satu ini merupakan sistem yang begitu dominan digunakan untuk sistem pemerintahan yang ada di semua dunia.

Pada sistem parelemen ini memiliki kekuasaan untuk mengangkat atau melantik perdana menteri, taknya mengangkat atau melantik perdana menteri saja, tapi sistem pemerintahan parlemen juga  memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan dedudukan perdana menteri. Sistem pemerintahan parlementer ini mempunyai ciri ciri diantaranya sebagai berikut :

  • Negara dipimpin oleh perdana menteri menjadi ketua atau kepala pemerintahan, sedangkan untuk kepala atau pimpinan negara adalah hanya presiden seorang saja.
  • Kedudukan pelaksana presiden diberi oleh pihak legislative, sedangakan presiden sendiri diberi oleh undang undang.
  • Perdana menteri memiliki kekuasaan yang istimaewa yaitu unutk melantik dan juga memberhentikan menter menteri yang menjadi ketua pemimpin departemend an non departemen.
  • Para menteri hanya mempunyai rasa tanggung jawab kepada kedudukan legislative.
  • Kedudukan eksekutif mempunyai rasa tanggung jawab ke kedudukan legislative.
  • Kedudukan eksekutif dapat dilegserkan oleh kedudukan legislative.

Sistem pemerintahan parlemen ini memiliki beberapa kelebihan, diantarnya adalah :

  • Membentuk keputusan atau kebijakan dapat diatasi secara cepat karena adanya persamaan eksekutif dan legislative. Persoalan ini dikarenakan oleh kedudukan eksekutif danjuga legislative yang ada di dalam satu partai yang sama.
  • Garis tanggung jawab di dalam pembangunan dan juga pelaksanaan keputusan public yang juga jelas.
  • Terdapat pengawasan pengawasan yang begitu kuat dari bagian bagian parlemen ke kabinet maka kabinet itu akan lebih menjadi berhati hati lagi saat sdang mengerjakan suatu pemerintahan.

Tak hanya kelebihan saja tapi juga mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya sebagai berikut :

  • Kedaulatan di bagian eksekutif begantung pada kebanyakan dukungan parlemen, maka kapan pun kabinet dapat dapat dilengserkan atau dijatuhkan oleh parlemen.
  • Keberlangsungannya kedaulatan pada bagian eksekutif tidak akan bisa dipastikan selesai setara dengan masa atau waktu kedudukannya. Dikarenakan kabinet ini dapat dibubarkan kapan saja itu waktunya dan kapan saja pembubarannya.
  • Kabinet dapat mengatur atau mengendalikan parlemen. Terjadinya maslah itu jika semua anggota kabinet adalah anggota parlemen dan awalnya dari mayoritas partai. Karena pengaruh pengaruh yang dipunyai oelh mereka yang begitu besar di dalam partai dan parlemen, jadi anggota kabinet dapat menguasai dan merajai parlemen.
  • Parlemen ini dapat menjadi wadah pengaderan untuk kedudukan kedudukan eksekutif.
  1. Sistem pemerintahan presidensil

Sistem pemerintahan presidensil atau yang biasa disebut dengan sebutan sistem kongresional, yaitu sisem pemerintahan negara yang mana kedudukan ekskutif ditentukan lweat pemilihan umum ( pemilu ) dan terpisah dari kedudukan legislative. Presidensil ini mempunyai tiga bagian yang penting, diantaranya adalah :

  • Secara keseluruhan presiden menjabat menjadi pimpinan negara dan pimpinan dari semua pemerintahan. Di dalam kepemimpinan, presiden juga melantik pejabat pejabat pemerintahan yang lainnya yang dimana pejabatan pemerintahan itu ada hubungan di dalamnya.
  • Presiden pantas mempunyai jaminan untuk memiliki kewenangan legislative oleh undang undang dasar atau konstitusi.
  • Persiden ini dipilih oleh semua rakyat.

Setelah presiden digeser oleh pelanggaran pelanggaran tertentu yang telah dilanggar oleh presiden itu, pada umumnya yang akan menggantukan posisinya dari jabatan presiden itu adalah wakil dari presiden itu sendiri.

Sistem pemerintahan presidensil ini tidak hanya menaruh posisi presiden menjadi pusat dari kedudukan negara yang secara langsung menjadikan presiden tersebut menjadi pimpinan atau kepala negara.

Di bawah ini terdapat beberapa bagian dari ciri ciri sistem pemerintahan presidensil yang harus diketahui yaitu :

  • Dipimpin oleh presiden yang bertindak menjadi penggenggam kedudukan eksekutif.
  • Kedudukan eksekutif presiden dikerjakan atas dasar kewenangan masyarakat yang telah ditentukan oleh masyarakat.
  • Presiden mempunyai kekuasaan prerigatif untuk melantik dan memberhentikan semua menteri. Baik yang menjadi pimpinan departemen atau yang non departemen.
  • Presiden memiliki tanggung jawab yang begitu besar kepada semua masyarakat yang sudah memilihnya menjadi pemimpin negara dan juga pemimpin pemerintahan yang berada di negara itu.
  • Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR, sehingga kedua belah pihak tidak memiliki hubunganan untuk saling menggusur dan juga menjatuhkan.
  • Kabinet atau menteri mempunyai tanggung jawab yang begitu besar kepada presiden.
  • DPRI parlemen tidak dapat unutk membubarkan semua kabinet.

Kelebihan / Keunggulan :

  • Pada bagian pelaksana kekeuasaannya akan menjadi lebih simbang, karena tidak akan bergantung ke parelemen.
  • Masa kedaulatan y ang telah dilewati oleh baigan pelasanan lebih rinci di dalam kurun waktu tertentu.
  • Masa pemilihan umum ( pemilu ) yang lebih rinci.
  • Saat sedang membentuk program atau sistem kerja menteri atau kabinet akan mudah disamakan dengan kurun waktu di masa jabatan.
  • Legislative bukan wadah untuk pengaderan kedudukan kedudukan pelaksana dikarenakan bisa diisi oleh orang bagian luar yang tergolong kepada anggota parlemen sendiri.

Tak hanya memiliki kelebihan saja, tapi sistem pemerintahan presidensil ini juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya ada :

  • Kurangnya sistem penanggung jawab yang kurang jelas.
  • Saat sedang membuat atau menentukan keputusan membutuhkan waktu yang bisa dibilang cukup lama.
  • Di dalam pembangunan atau membuat keputusan public pada umumnya adalah hasil dari terjadinya tawar menawar antar eksekutif dan legislative, maka wujud dari keputusan tersebut tidak tegas.
  • Membangun kedudukan penuh, dikarenakan kedudukan eksekutif diluar dari pengawasan lansung oleh legislative.

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Berikut ini adalah penjelsan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia yang pernah dianut dari masa kemasa, baik dari sistem pemerintahan Indonesia presidensil, parlementer, dan lainnya. Simak penjelasannya sebagai berikut.

Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

  1. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1945 – 1949

Sistem pemerintahan pada periode ini adalah presidensial, tapi dengan berjalannya waktu, lewat maklumat wakil presiden no. X tahun 1945 di pembagian kekuasaan. Setelah proklamasi yang disibukan dengan perjuangan mengusir penjajah.

Dunia belum mau mengkui kedaulatan bangsa indoenesia. Semua itu ditempun dengan perundingan perundingan. Terdapat dua pejanjian yang pernah dilakukan Indonesia dan belanda yaitu perjanjian renvile dan leinggarjati yang malah merugikan Indonesia. Itu yang membuat menculnya maklumat wakil prsiden tahun 1945.

  1. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1949 – 1950

Pada periode ini sistem pemerintahan Indonesia adalah republic dan bentuk negaranya adalah serikat seperti amerika yang negaranya dibagi menjadi beberapa bagian, dan negara satu dengan lainnya saling bersekutu.

Sama halnya dengan Indonesia di periode 1949 – 1950. Dengan adanya perdana menteri di sistem pemerintahan, artinya Indonesia saat itu memakai sistem pemerintaan parlemen.

Sistem pemerintahan parlemen bahwa keputusan  ada ditangan perdana menteri. Tapi itu tidask terjadi di Indonesia karena pengambilan keputusan tetap ada di tangan presiden. Jadi saat itu Indonesia memakai sistem parlemen semu atau  quai parlementer.

  1. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1950 – 1959

Sistem pemerintahan pada periode ini adalah parlementer dan bentuk negaranya kesatuan. Dasn juga dibentuknya lembaga negara yang bernama kontituante, konstituante memiliki tugas untuk membentuk konstitusi baru negara atau undang undang dasar baru. Selama periode 1950 – 1959 masih memakai undang undang sementara. Nyatanya hingga tahun 1959 konstituante tidak bisa membentuk konstitusi negara baru, jadi tanggal 5 juli 1959 soekarno mengelurkan dekrit prsedit yang menyatkan membubarkan konstituante.

  1. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1959 – 1966

Tak hanya membubarkan konstituante dekrit presiden juga menyebutkan bahwa sistem pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan kepemerintahan indoensia mjadi tahun 1959 mamakai sistem pemerintahan presidensial dan masih memakai UUD menjadi konstitusi negara.

  1. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1966 – 1998

Pada periode ini sistem pemerintahan Indonesia presidensial dan bentuk negaranya republic. Tapi jika diamati sistem pemerintahan pada jaman soekarno dan soeharto begitu beda, apalagi kekuasaan yang dipunyai presiden dan MPR. Di jaman itu pemegang kekuasaan tertinggi MPT, dan presiden mempunyai kekuasan yang begitu luas. Jadi setelah Soeharto diturunkan dari jabatannya rakyat memaksa untuk melakukan amandemen UUD 1945 supaya tidak disalah gunakan.

Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Setelah amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan tetapi presidensial tapi bedanya di periode sebelumnya kekuasaan tertinggi MPR, tidak setelah amandemen. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Pengambil keputusan tertinggi presiden dengan pertimbangan DPR dan MPR.

  • Sistem pemerintahan Indonesia saat ini

Yang dipakai Indonesia sekarang ini sama halnya dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 yaitu presidensil. Sistem pemerintahan presidensi ini beda dengan sistempemerintahn parlementer.

Malaysia adalah negara yang memakai sistem pemerintahan parlementer perdana menteri menjadi kepala pemerintahan dan sultan menjadi kepala negara. Indonesia pernah memakai sistem pemerintahan ini tapi tidak berhasil jadi kembali lagi ke khitraknya awal yaitu memakai sistem pemerintahan presidensil.

Baca juga : Contoh Persekusi di Indonesia

Sedangkan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil yang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi jangan remehkan kepada negara karena yang menempati jabatan hanya wakit kita. Suara rakyat yang menentukan, bukan suara segelintir orang yang memiliki kepentingan saja. Demikian penjelasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia, semoga semua maksud  yang terkandung dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan  informasi kepada para pembaca.